BKD Riau Kembali Didemo Mahasiswa

Kepala BKD Riau Surya Maulana

PEKANBARU,SeRiau – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Sapma PP menggelar unjukrasa di kantor BKD Riau. aksi tersebut dipicu dugaan adanya jual beli jabatan eselon II dalam proses mutasi 8 PNS Pemprov baru-baru ini.

Koordinator aksi Sapma PP Luis Jauhari mengatakan, aksi mereka ini untuk meminta transparansi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Riau dalam pelantikan pejabat pada tanggal 12 September lalu.

“Karena kami menduga, ada indikasi jual-beli jabatan. Beberapa pejabat yang dilantik, kami duga tidak cukup kepangkatan dan gololongannya,”ujar Luis.

Menurutnya, ada indikasi ‘pemaksaan’ pengangkatan pejabat tersebut. Bahkan ada indikasi pemalsuan golongan atau jenjang kepangkatan pejabat yang dilantik tersebut.

“Oleh karena itu, kami meminta BKD Riau untuk menjelaskan secara transparansi riwayat jabatan masing-masing pejabat yang dilantik itu. Karena ada pejabat yang kami duga belum bisa mendapatkan jabatan yang dipegang saat ini,”terangnya lagi.

Para demonstran sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala BKD Riau Surya Maulana. Dalam pertemuan itu, Surya menjelaskan bahwa delapan pejabat yang dilantik itu sudah sesuai dengan kepangkatannya.

Sekedar mengingatkan, delapan pejabat yang dilantik Sekdaprov Riau pada pekan lalu itu antara lain, Surya Maulana sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Kepala Dinas Perhubungan Riau dijabat oleh Rusli M.

Kemudian, Biro Umum yang ditinggalkan Rusli M, dijabat oleh Ayub Khan. Selanjutnya, Kepala Biro Humas Setdaprov Riau yang dijabat oleh Fahmi, yang sebelumnya menjabat Sekretaris BKD Riau.

Sementara Noverius, yang sebelumnya Karo Humas menjabat sebagai Kepala Satpol PP Riau menggantikan Nizhamul. Sedangkan Nizhamul sendiri dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan (Kadisperindag) Riau.

Lalu, mantan Kadisperindag Riau sebelumnya Raja Zulkarnaen menjadi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Riau. Terakhir, Hadimiharja sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau, yang sebelumnya sebagai pelaksana tugas (Plt)

Menyikapi tudingan itu dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Surya Maulana ditegaskannya pengangkatan pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Riau sudah sesuai dengan prosedur.

“Perlu kami tegaskan, bahwa pengangkatan pejabat itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa, pejabat yang diangkat itu memang sudah pantas eselon dua,”tuturnya.

Surya mengatakan, jika pihaknya memiliki aturan dan mekanisme sendiri untuk mengangkat seseorang menduduki jabatan tertentu. Menurutnya, pejabat yang diusulkan itu harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan.

“Yang paling penting lagi, yang tau kompetensi itu adalah dinas atau badan yang mengusulkan. Kita memiliki profil kepegawaian. Sehingga ketika ada instruksi terjadi pelantikan atau pengisian jabatan yang kosong, wajib bagi kami untuk menyusun siapa saja yang mempunyai kompetensi untuk masuk menduduki jabatan tertentu,”ulasnya.

Tidak hanya profil pegawai yang mempunyai kompetensi lanjut Surya, BKD juga memiliki profil pegawai yang telah pernah dikenai sanksi. Baik itu hukuman ringan, sedang dan berat.

“Itu juga menjadi pertimbangan. Sehingga ketika bidang mutasi menyusun ini, tentu profil ini menjadi masukan. BKD hanya sekedar mengusulkan dan tidak memutuskan. Tetapi yang memutuskan adalah Baperjakat,”urainya. (as)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS