Pembahasan APBD Molor Lagi, Walikota Terancam diberhentikan DPRD

banner 160x600
banner 468x60

Pekanbaru, SeRiau-
Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahaan 2017 Pekanbaru antara Badan Anggaran DPRD Pekanbaru dengan TAPD Pemerintah Kota Pekanbaru terpaksa ditunda karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pekanbaru banyak tidak siap dan yang hadir  hanya perwakilan saja 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga kepada wartawan diruang rapat paripurna, Selasa ( 12/9).

Romi mengatakan bahwa rapat dengan TAPD terpaksa ditunda karena banyak nya TAPD yang tidak hadir ” yang hadir perwakilan saja bukan pengambil keputusan sehingga kita tunda rapat ini” tegasnya.

Romi mengingatakan Walikota Pekanbaru bahwa pembahasan APBD ini menyangkut hajat hidup masyarakat Pekanbaru dan meminta walikota untuk memerintahkan seluruh TAPD Hadir” kita ingatkan walikota pekanbaru apa yang DPRD lakukan semuanya hanya melaksanakan perintah undang- undang kalau tetap berlarut- larut tentu ada sanksi yang harus di terima walikota” tegasnya

Ketika disinggung sanksi apa yang akan diterima walikota kalau pembahasan APBD tidak selesai sesuai amanah Undang – Undang Romi mengatakan bahwa ada sanksi administratif sampai perhentian Walikota” sanksi nya sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 , tidak main- main kita DPRD dapat memberhentikan Walikota karena lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya” tegas Romi.

                Minta di Dampingi KPK 
Romi mengatakan bahwa dalam pembahasan anggaran DPRD akan membahas secara transparan dan terbuka kalau perlu kita minta didampingi oleh KPK, Kejaksaan , BPK dan BPKP biar semua transparan” pembahasan anggaran kita dan TAPD Pemerintah ini akan kita bahas secara Transparan kalau perlu kita minta di dampingi oleh KPK, Kejaksaan, BPK dan BPKP agar  semua transparan ” ujar Politisi PDIP ini.( Can)

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Pembahasan APBD Molor Lagi, Walikota Terancam diberhentikan DPRD"